Thursday, November 30, 2017
Kepsek Diminta Saweran untuk Tambah Gaji Guru Honorer
JAKARTA - Mendikbud Muhadjir Effendy menyodorkan solusi untuk mengatasi persoalan minimnya gaji guru honorer.
Sambil menunggu rekrutmen CPNS baru, Mendikbud Muhadjir Effendy berharap kepala sekolah dan guru PNS saweran untuk menambah gaji guru honorer.erapor guru mapel inpor nilai
Muhadjir menuturkan saat ini jumlah guru honorer di sekolah negeri mencapai 736 ribu. ’’Ini belum termasuk guru honorer di bawah Kemenag (madrasah, red),’’ katanya dalam pertemuan bersama guru-guru se-Kab. Bogor di Sekolah Islam Terpadu Al Madina Cibinong, Kabupaten Bogor kemarin (28/11).Koleksi mesium aceh
Muhadjir mengatakan peran guru honorer untuk jalannya roda pendidikan tidak bisa diremehkan.erapor oleh operator
Dia mengatakan tahun depan bakal terjadi gelombang pensiun guru negeri cukup banyak. Mencapai 270 ribuan orang guru di seluruh Indonesia.
Nah untuk menambah jumlah guru yang pensiun itu, pemerintah cukup berat jika harus mengangkat 270 ribuan guru menjadi CPNS baru.erapor oleh wali kelas
’’Sebab kalau mengangkat 270 ribu guru CPNS baru, dibutuhkan anggaran Rp 40 triliun,’’ tuturnya. Jumlah anggaran yang fantastis itu setara dengan APBN 2018 Kemendikbud.
’’Kalau misalnya Rp 40 persen itu ditanggung Kemendikbud, Kemendikbud bubar tahun depan,’’ jelasnya.koleksi mesium rumah aceh
Sehingga ada skenario pengangkatan CPNS baru dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) atau pegawai kontrak.
Itupun jumlahnya tidak akan sampai 270 ribuan orang sesuai dengan jumlah yang pensiun. Untuk itu peran guru honorer masih sangat dibutuhkan.erapor oleh guru mapel
Terkait dengan gaji guru honorer yang rendah, Muhadjir mengakuinya. ’’Ada yang mengadu gajinya Rp 250 ribu per bulan,’’ tutur dia.
Untuk itu sambil menunggu ada pengangkatan CPNS atau P3K, Muhadjir berharap kepala sekolah dan guru PNS yang sudah mendapatkan TPG untuk saweran menambah penghasilan guru honorer.
’’Mari membuat gerakan membagi rezeki di sekolah. Guru honorer diciprati rezeki,’’ jelasnya.
Muhadjir mencontohkan seorang kepala sekolah dengan pangkat IIIc bisa mengantongi gaji plus tunjangan hingga Rp 11 juta.prin erapor
Dari jumlah itu bisa disisihkan untuk memberikan tambahan penghasilan bagi para guru honorer. Apalagi tidak sedikit guru honorer yang direkrut oleh kepala sekolah sendiri.
Muhadjir menuturkan ada kecenderungan sekolah negeri menambah kapasitas supaya mendapatkan dana BOS besar. Dia mengatakan upaya itu justru akan menambah masalah baru.
Sebab penambahan rombongan belajar harus diikuti dengan penambahan guru dan biaya operasional lainnya.erapor siswa
Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo mengatakan banyak kasus tunggakan pembayaran insentif bagi para guru honorer.
Khususnya guru honorer di SMA dan SMK, setelah ada pengalihan pengelolaan dari kabupaten/kota ke provinsi. ’’Jangan sampai sudah bayarannya sedikit, tertunda juga,’’ tuturnya.
Heru menjelaskan rekrutmen CPNS atau P3K bisa menjadi solusi kesejahteraan guru honorer. Dia berharap pemerintah membuka pengangkatan P3K sebanyak 250 ribu orang.
Sehingga bisa menutup kebutuhan guru di lapangan. Terkait usulan saweran untuk menambah gaji guru honorer, dia berharap selama ada rasa ikhlas dan tanpa paksaan bisa dicoba
sumber : JPNN
sumber : JPNN
Wednesday, November 29, 2017
Menteri Muhadjir: Semua Honorer Diangkat, Kemendikbud Bubar
BOGOR - Tuntutan ratusan ribu guru honorer menjadi CPNS bakal terganjal. Pasalnya, pemerintah tidak memiliki kecukupan dana untuk mengangkat guru honorer seluruhnya.
Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, jumlah guru honorer di Indonesia ada 736 ribu orang.
Untuk mengangkat mereka, negara harus butuh anggaran sekira Rp 40 triliun. Sedangkan anggaran Kemendikbud hanya Rp 37 triliun.
"Kalau angkat seluruh guru honorer bisa bubar Kemendikbud," kata Muhadjir di depan para kepsek se Kabupaten Bogor, Selasa (28/11).
Dia menambahkan, pemerintah punya rencana mengangkat guru honorer menjadi PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Dia berharap rencana tersebut bisa terealisasi tahun depan.
"Dari 736 ribu guru honorer tidak sampai 30 persen yang memenuhi syarat. Nah yang sekira 30 persen itulah yang kami ajukan ke MenPAN-RB," terangnya.
Dia menambahkan, ratusan triliun uang negara habis untuk membayar gaji pegawai termasuk guru. Itu sebabnya, negara tidak bisa mengangkat seluruh guru honorer menjadi PNS karena beban negara makin berat.
Sumber : JPNN
Tuesday, November 28, 2017
Honorer K2 Tolak jadi P3K, Maunya PNS
TASIKMALAYA - Rencana pemerintah pusat mengangkat honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K) menuai polemik.
Ketua Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) Kabupaten Tasikmalaya Nasihin SPdI mengatakan wacana pengangkatan honorer menjadi P3K tidak jadi masalah bagi honorer non-K2.
Akan tetapi, apabila ini diberlakukan kepada honorer K2, mereka sangat keberatan sekali dan jelas akan ditolak.
”Karena kami K2 yang dikejar adalah PNS, bukan P3K,” terangnya kepada Radar Tasikmalaya (Jawa Pos Group) kemarin (27/11).
Sejauh ini perjuangan para honorer K2 bukan mengejar P3K melainkan PNS. Karena alasannya jelas berkaitan dengan usia sehingga sangat membutuhkan penghargaan dari pemerintah.
”Sejak dulu pemerintah selalu menawarkan P3K, namun selalu kita tolak mentah-mentah,” paparnya.
Nasihin menambahkan, honorer K2 itu jenjang kerjannya sudah cukup lama. Bahkan terhitung mulai tanggal (TMT) dari tahun 2005 ke bawah dan intansinya hanya di negeri saja.
Sedangkan untuk non-K2 TMT-nya dari 2006 ke sini dan instansinya ada di negeri dan swasta. ”Dan K2 juga sudah mempunyai dasar hukum, beda dengan non K2,” bebernya.
Saat ini, jumlah honorer K2 di Kabupaten Tasikmalaya mencapai awalnya mencapai 2.047. Namun sampai saat ini yang masih aktif mencapai 2.000.
Dari jumlah tersebut 20 persen berusia 36-40 tahun, 70 persen berusia 40-50 tahun dan 10 persen berusia 50 tahun.
”Jadi alasan penolakan P3K adalah usia kita sudah tidak muda lagi, jadi yang dibutuhkan tunjangan hari tua,” tegasnya.
Sementara itu Ketua Komunitas Tenaga Sukwan Indonesia (KTSI) Kabupaten Tasikmalaya Salaman Alfarisi menanggapi wacana dari pemerintah pusat untuk mengangkat honorer menjadi P3K.
Karena memang sudah saatnya ada perhatian baik dari segi legalitas maupun kesejahteraannya.
”Apapun kebijakannya, baik itu P3K dan lainnya yang penting terealisasi bukan hanya sebatas wacana saja,” bebernya.
Lanjut dia, pemerientah harus memprioritaskan beberapa kriteria mulai dari segi akademik, masa kerja ditambah kompetensi yang baik.
”Kalau harapan kami semua bisa diajukan, tapi semuanya tentu ada aturan dan regulasinya termasuk kuotanya,” terangnya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tasikmalaya Drs H Abdul Kodir MPd dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Tasikmalaya mendorong guru honorer di bawah usia 33 tahun ke bawah menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (P3K).
Ini supaya honorer yang jumlahnya lebih dari 5.000 orang itu statusnya jelas.
”Itu gerakan langkah-langkah pusat itu (diarahkan ke P3K, Red) lebih baik ketimbang guru honorer tidak diberi apa-apa. Jadi lebih baik masuk dulu ke situ (P3K, Red) karena itu merupakan satu jalan yang memang untuk diakui. Kita terus upayakan mereka (guru honorer, Red), kita itu butuh mereka,” ujarnya.
Langkah pemerintah pusat mengangkat honorer menjadi P3K, kata Kodir, tidak akan mematikan langkah honorer ini menjadi PNS.
”Tidak. Karena sama-sama aparatur sipil negara (ASN). Hak dan kewajibannya sama. Gajinya pun sama. Mudah-mudahan ke depannya bisa diarahkan menjadi PNS,” harapnya.
Bagaimana dengan evaluasi tahunan kepada P3K? ”Jangankan P3K, yang PNS juga sama yang sudah pegawai negeri dievaluasi. Ya kalau kinerjanya kurang bagus, terus menurun. Bahkan bisa sampai dipecat dan dikeluarkan. Aturannya seperti itu,” terang pimpinan tertinggi PNS di Kabupaten Tasikmalaya ini.
Sumber : JPNN
Sumber : JPNN
Monday, November 27, 2017
Guru PNS Hanya 40 Persen, Selebihnya Honorer
SURABAYA - Ketua PGRI Jawa Timur Ichwan Sumadi mengungkapkan, di Jatim sendiri angka kebutuhan guru produktif masih sangat tinggi.
Dia juga menyebutkan, jumlah guru di sekolah didominasi oleh guru tidak tetap (GTT).
Dikatakan, dari 38 kabupaten/kota di Jatim, semuanya kekurangan guru. Perbandingannya dapat dilihat pada SMA/SMK.Rumah Aceh
“Dari data yang ada, guru honorer atau GTT mencapai 60 persen, sedangkan guru PNS hanya 40 persen," ungkap Ichwan kepada Radar Surabaya (Jawa Pos Group).Jokowi Mantu
Dari 38 kabupaten/kota, lanjut Ichwan, daerah yang paling besar jumlah kebutuhan guru yakni di Pulau Madura.Erapor Untuk Siswa
Melihat banyaknya jumlah GTT, Ichsan berharap kesejahteraan guru honorerjuga dapat menjadi perhatian pemerintah.
“Kami berharap khususnya pada GTT dan PTT yang sudah mengajar di SMA/K mendapatkan tambahan upah, mengingat dalam praktiknya mereka juga mengajar full layaknya guru PNS,” tandasnya.
Saturday, November 25, 2017
Kisah Pak Kholil, Guru Honorer yang Nyambi Jualan Kerupuk
Hari Guru Nasional (HGN) diperingati setiap tanggal 25 November. Jasa para pahlawan tanpa tanda jasa ini sungguh besar bagi negeri ini.
Namun, di balik jasa besar itu, masih ada guru yang nyambi dengan pekerjaan lain demi menopang kebutuhan tiap hari.
Tak sedikit dari profesi guru melakukan usaha sampingan demi memenuhi kebutuhan keluarga. Di luar aktivitas mengajar, ada yang jualan kerupuk dan pekerjaan halal lainnya.
cara menginstal admin erapor
cara menginstal admin erapor
Seperti yang dilakoni Abdul Kholil, 42, guru honorer yang tinggal di RT 4, RW 1, Dusun Krajan, Desa Purwoharjo, Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi, Jatim, ini.
Di rumahnya dia tinggal bersama istrinya, Nur Ngatiyah, 38. Aktivitas dia sebagai guru sangat terlihat dari kalender dan beberapa stiker kegiatan sekolah yang tertempel di tembok.
pengisian erapor oleh guru mapel
pengisian erapor oleh guru mapel
Selebihnya, di rumahnya lebih banyak terdapat tumpukan kerupuk berbagai ukuran.
Menjadi guru dan menjual kerupuk memang tidak bisa dilepaskan dari kegiatan sehari-hari ayah dari Nuril Ansor, 15, dan M. Shilfan Abdi Rofa, 7 ini.
Kepada Jawa Pos Radar Banyuwangi, Kholil menyebut aktivitas yang dia lakoni sebagai bentuk usaha mencukup kebutuhan hidup. Baginya, menjadi guru bukan untuk bekerja tapi berjuang dalam mencerdaskan generasi muda.
”Usaha inti saya kerupuk. Di sekolah bukan kerja, di sana kita berjuang untuk pendidikan anak-anak,” terangnya.
Jadwal mengajarnya pun cukup padat dan berpindah-pindah. Dalam seminggu, dia harus memenuhi waktunya mengajar agama di SMP Karya Dharma/Kosgoro Puwoharjo setiap Selasa dan Sabtu.
Di luar jam itu, dia harus membagikan ilmunya kepada santri untuk belajar kitab Kifayatul Awam, dan setiap hari Rabu mulai pukul 09.00 hingga 10.30 di Pesantren Darul Falah.
Setiap sore mulai pukul 15.00 dia harus mendampingi anak-anak belajar mengaji di TPQ Al Badar yang berlokasi tidak jauh dari rumahnya.
cara mengprin erapor oeh wali kelas
cara mengprin erapor oeh wali kelas
Aktivitas itu dilanjutkan mengajar Diniyah di masjid Besar Baiturrrohim Purwoharjo Minggu malam, Senin malam, dan Selasa malam.
Dalam sehari, aktivitas yang dia lakukan diawali dengan berjualan kerupuk di Pasar Purwoharjo.
Aktivitas jualan di pasar itu dia batasi hingga waktu persiapan mengajar. ”Kalau ada jam mengajar, pukul 06.30 harus sudah pulang jualan,” terangnya.
Jualan kerupuk biasanya dia lanjutkan menjelang magrib selepas pulang dari kegiatan TPQ.
Kholil biasanya mengirimkan kerupuk-kerupuk di sejumlah warung makanan di sekitar Pasar Purwoharjo. ”Nanti kalau sudah menjelang magrib, kirim krupuk ke yang dekat-dekat,” katanya.
Hasil yang dia dapat dari berjualan kerupuk sudah sangat cukup. Dari hasil usahanya ini, sedikit banyak Kholil menyisihkan untuk membantu anak-anak yang mengalami masalah dalam menempuh sekolah.
siswa dapat melihat rapornya di erapor asal satu jaringan
siswa dapat melihat rapornya di erapor asal satu jaringan
”Alhamdulillah, bisa untuk menunjang aktivitas saya di sekolah, saya juga sudah berani mendaftar haji,” terangnya.
Kesibukan Kholil dalam membagi waktu antara jualan kerupuk dan kegiatan mengajar tidak bisa dilepaskan dari dukungan keluarga.
”Istri saya paling mendukung. Saya di TPQ juga bersama dia. Jika tidak ada dukungan tentu saya sudah berhenti,” jelasnya.
Ke depan, dia berobsesi memiliki kesibukan yang bisa menampung dan mendukung kegiatan anak yatim piatu yang ada di daerahnya.
Hal ini tidak lepas dari dorongan dari sejumlah tokoh yang selama ini mendukung aktivitasnya.
”Saya dulu didorong sama dermawan (anggota DPR) untuk mengelola panti anak yatim. Saya bilang asal ada yang di depan, saya siap,” tegasnya.
Indahnya mandalika bersama pak jokowi
Indahnya mandalika bersama pak jokowi
Totalitas dalam memajukan dunia pendidikan saat ini merupakan bentuk hormat dan taatnya kepada guru.
Sejak belajar di Pesantren Darul Falah, Desa Bulurejo, Kecamatan Purwoharjo, Kholil selalu berusaha mematuhi arahan dari gurunya.
Bahkan, selepas dari pesantren pada 2001, dia juga harus kembali saat diminta gurunya pulang untuk membantu mengajar. ”Saya begini ini juga karena bentuk manut kepada guru saya,” ujarnya.
Di mata tetangganya, perjuangan Kholil dalam dunia pendidikan cukup diakui. ”Beliau (Kholil, Red) seorang pekerja keras. Saya dulu yang mengajari mengaji ya beliau,” ucap Awang Nuryadin, 21, tetangga yang juga mantan murid Kholil.
sumber : JPNN
Thursday, November 23, 2017
Kabar Gembira, Gaji Guru Honorer Pasti Naik
BANJARMASIN - Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin bakal menaikkan gaji guru honorer pada 2018 mendatang.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Totok Agus Daryanto mengatakan, kenaikan itu akan diusulkan dari anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) 2018.
“Dari usulan beberapa pihak, di antaranya, PGRI, Inspektorat, dan Badan Keuangan, kami lakukan jejak pendapat. Kesimpulannya, kami akan menggeser Bosda 2018 untuk guru honorer,” kata Totok sebagaimana dilansir Prokal, Kamis (23/11).
Bosda pada 2018 dianggarkan sekitar Rp 11 miliar. Sedangkan jumlah guru honorer tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) sekitar 1.500 orang.
“Memang kami mengusulkan awalnya itu gaji guru honorer mencapai Rp 1 juta. Namun, karena APBD tidak memungkinkan, jumlahnya tidak sampai begitu. Meski begitu, ada kenaikan,” ucap Totok.
Dia menambahkan, payung hukum untuk kenaikan upah guru honorer juga akan dibuat.
Dengan begitu, kenaikan tersebut tak menyalahi aturan karena dananya diambil dari APBD.
“Bayangkan saja ada yang hanya diupah Rp 200 ribu per bulannya. Tentunya sangat memprihatinkan. Makanya kami coba cari solusi agar kesejahteraan mereka bisa ditingkatkan,” ujarnya.
sumber : JPNN
Bidan PTT 35 Tahun ke Atas Bakal Diangkat PNS, Honorer K2?
JAKARTA - Ratusan honorer kategori dua, perwakilan 23 provinsi pagi ini berbondong-bondong ke DPR RI. Mereka ingin memperjuangkan nasibnya untuk diangkat menjadi PNS.
Salah satu misi yang dibawa honorer K2 adalah mempertanyakan alasan DPR memprioritaskan bidan.
“Ada banyak yang akan kami tanyakan. Salah satunya soal bidan yang sebagian besar sudah diangkat PNS. Sebagian lagi yang usia 35 tahun ke atas tengah digodok," kata Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Jawa Barat, Imam Supriatna kepada JPNN, Kamis (23/11).
Dihubungi terpisah, anggota Badan Legislasi DPR RI Bambang Riyanto mengakui, ada kemungkinan bidan PTT 35 tahun ke atas diangkat PNS. Ini dilihat dari upaya DPR membentuk Panja Kebidanan.
"Ini akan saya pertanyakan juga di rapat pembahasan revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) 4 Desember nanti. Karena antara bidan dan honorer K2 sama-sama harus diperjuangkan," ujarnya.
Politikus Gerindra ini menegaskan, Baleg akan tetap komitmen membahas masalah honorer K2. Apalagi Supres-nya (Surat Presiden, red) sudah turun dan tinggal dibahas.
"Kalau bidan bisa diperjuangkan jadi PNS, harusnya honorer K2 juga bisa. Kalau dibilang perannya penting, guru honorer juga sangat penting. Jadi sama-sama butuh perhatian pemerintah dan DPR," tandasnya.
sumber :JPNN
Hanya 1.152 Honorer K2 yang Terdata dan Faktanya Masih Ada 11 Ribu Honorer yang Belum Masuk Databes
CIAMIS - Hingga saat ini belum ada tanda-tanda honorer K2diangkat menjadi CPNS.
Di Ciamis, Jabar, harapan ribuan honorer untuk bisa menyandang status CPNS masih sebatas angan-angan.
“Padahal kami sudah bekerja, mengabdi dan berjuang melalui berbagai cara, termasuk berdemonstrasi ke pemerintah pusat dan daerah. Meski begitu, kami tetap semangat,” Ketua Paguyuban Honorer Kategori 2 (K2) Kabupaten Ciamis Any Radiani kepada Radar Tasikmalaya (Jawa Pos Group).
Sampai saat ini, ada 1.152 honorer K2 yang berharap segera diangkat menjadi PNS. Mereka berasal dari 600 tenaga pendidik dan sisanya, 552 orang honorer umum.
“Namun justru kami ketahui dan mencatat yang di luar gabung paguyuban yang baru-baru lebih banyak mencapai 11 ribu, baik guru atau umumnya, “ ungkap Ani.
Sebanyak 11 ribu ”honorer baru” itu merupakan orang-orang yang magang di berbagai instansi di Ciamis. Bagi Ani, orang-orang magang itu tetap saja disebut honorer.
Soal nasib honorer K2, kata Ani, datang dari Bupati Ciamis H Iing Syam Arifin. Hasil obrolan dengan orang nomor satu di Kabupaten Ciamis itu jika ada program dari pemerintah pusat mengangkat PNS, maka K2 akan diprioritaskan.
Karena honorer K2 saat ini kerjanya berat di SKPD, kecamatan atau kelurahan, desa hingga di sekolah-sekolah.
Di sekolah, honorer K2, kata dia, banyak juga yang menjadi operator sekolah. Itu pekerjaan berat. Tak heran, mereka sangat dibutuhkan.
“Makanya harapan kami akomodir dulu honorer K2 diperhatikan kesejahteraannya dan mudah-mudahan diangkat jadi PNS,” harapnya.
Dalam wawancara terpisah, Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Ciamis Drs Endang Sukirman MM menjelaskan honorer yang tercatat di BKPSDM hanya honorer K2. Jumlahnya 1.152. Soal rinciannya, dia belum memilikinya.
Bagaimana dengan tenaga magang atau honorer baru yang mencapai 11 ribu orang? Sesuai aturannya, kata dia, itu tidak boleh, karena setelah eks honorer K2 tidak boleh lagi ada honorer.
“Termasuk di kami juga tidak mencatat hal itu, karena jelas tidak boleh ada pengangkatan honorer juga. Di kami hanya terdata eks honorer K2. Kalau yang baru-baru tidak tahu,“ ujarnya.
Adakah sanksi bagi yang mengangkat honorer baru? Kata Endang tidak ada. Hanya, biasanya, kata dia, SKPD atau sekolah memiliki perjanjian dengan tenaga sukarelawan (sukwan) untuk tidak meminta atau menuntut menjadi PNS dan tidak meminta dibayar.
Karena sukwan itu, sukarelawan. “Jadi sepengetahuan kami seperti itu,“ ujarnya.
Sumber JPNN
Wednesday, November 22, 2017
Ratusan Ribu Honorer K2 Kecewa pada Mendikbud
JAKARTA - Ratusan ribu honorer kategori dua (K2) mengungkapkan kekecawaannya kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud).
Mendikbud dinilai tidak punya tanda terima kasih kepada honorer K2 yang selama ini sudah mendedikasikan diri pada dunia pendidikan.
"Kami kecewa kenapa ada ide mau mem-P3K-kan guru honorer. Kami bersyukur kalau Kemendikbud akhirnya mengakui kalau saat ini kekurangan guru PNS," kata Ketum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih kepada JPNN, Selasa (21/11).
Harusnya, kata Titi, guru-guru honorer yang sudah mengabdi belasan hingga puluhan tahun diberikan perlakuan khusus.
Sebab, saat terjadi krisis guru, honorer yang jadi garda terdepan.
"Kalau mau angkat guru di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) tidak perlu guru garis depan. Kami banyak yang mengajar di 3T tapi dicuekin," ucapnya.
Ketua FHK2I Jawa Barat Imam Supriatna menambahkan, sampai kapan pun mereka akan menolak opsi lain selain PNS.
Pemerintah hanya beralasan tidak ada dasar hukum. Itu sebabnya honorer K2 mengajak pemerintah untuk merevisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) agar ada pintu masuk mengangkat mereka menjadi CPNS.
Sumber JPNN
Tuesday, November 21, 2017
Guru Honorer Sangat di Butuh Untuk Mengantisipasi Kekurangan Guru di SD
Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi mengatakan, kekurangan guru saat ini paling banyak ada di jenjang SD.
Dia berharap pemerintah tidak mempersulit pengangkatan guru honorer menjadi CPNS. Sebab, selama ini guru honorer membantu pemerintah mengatasi kekurangan guru.
’’Coba tidak ada guru honorer, pasti banyak SD yang tidak bisa berjalan kegiatannya,’’ tuturnya.
Sebab, banyak ditemukan di dalam satu unit SD, hanya ada satu guru PNS yang merangkap kepala sekolah. Sisanya diisi guru honorer.
Dia tidak keberatan dilakukan seleksi asalkan sama-sama guru honorer. Artinya dalam setiap pengangkatan CPNS baru, dialokasikan kuota untuk guru honorer. Unifah mengakui guru harus kompeten dan professional.
Pengurus Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Mansur mengatakan, pengangkatan guru honorer menjadi CPNS atau P3K di antaranya terkait kesejahteraan.
Saat ini sumber gaji guru honorer beraneka ragam. ’’Ada yang digaji APBN kota, kabupaten, atau provinsi. Tetapi banyak juga yang masih digaji sekolah,’’ tuturnya.
Wakil Kepada SMAN 1 Gunungsari Lombok Barat itu menjelaskan, guru honorer yang sudah sertifikasi dan mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG) gajinya lumayan besar.
Yakni mencapai Rp 1,5 juta per bulan. Sedangkan guru honorer yang hanya menggantungkan dari SPP atau dana BOS masih ada yang digaji kurang dari Rp 1 juta per bulan.
Sumber JPNN
Monday, November 20, 2017
Maukah MenPAN-RB Hadiri Pembahasan Revisi UU ASN?
Revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) akan dibahas pada 4 Desember mendatang.
Namun, kabar itu tidak langsung membuat honorer kategori dua (K2) gembira.
Mereka was-was agenda tersebut batal lagi. Sebab, pemerintah tidak hadir dalam tiga pembahasan sebelumnya.
"Mudah-mudahan ini tidak batal lagi. Kami jengah dengan pengalaman yang terdahulu ketika berduyun-duyun ke Jakarta. Ternyata pepesan kosong yang kami dapat," kata Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Jawa Tengah Ahmad Saefuddin kepada JPNN, Sabtu (18/11).
Hal yang sama diutarakan Ketua FHK2I Sumatera Selatan (Sumsel) Syamsulrizal.
"Kami selalu berdoa untuk keberhasilan perjuangan FHK2I. Khusus buat Pak MenPAN-RB semoga bisa memberikan harapan yang pasti buat honorer K2," ucapnya.
Sebelumnya, anggota Baleg DPR RI Bambang Riyanto mengaku sudah menerima jadwal pembahasan revisi UU ASN.
Awalnya, jadwal tersebut tidak ada. Namun, politikus Gerindra itu meminta komitmen pimpinan Baleg untuk membahas revisi UU ASN.
Friday, November 17, 2017
Menang Gugatan, Honorer K2 Berpeluang Diangkat jadi CPNS
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNnYNyP1PoGXo-rRG0oWv9xz5GHwuO3Y4FzfyFw-uE7O5IEuQb2QwYXH9Rb9nuhXgThxLqNe2Ga-hNnEnIFtyXa-UmLZoWWESb0iNKoHFX0IeqajmsnYFzJ-9Cj_QHDtH7tGRf-bx9YqsV/s200/honorer.jpg)
Sebanyak 38 tenaga honorer kategori 2 (K2) di lingkungan Pemkab Penajam Paser Utara (PPU), Kaltim, berpeluang diangkat menjadi CPNS.
Itu setelah mereka yang diwakili Nooraini, memenangkan gugatan kepegawaian dalam sidang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda pada Kamis (2/11) lalu.
Majelis Hakim yang dipimpin Ayi Solehudin mengabulkan gugatan para penggugat, yakni 38 honorer K2.
Selanjutnya, memerintahkan membatalkan dan mencabut Surat Bupati PPU tertanggal 18 Juli 2017 Nomor 180/89/Huk/VII/2017 perihal Penjelasan atas Surat Advokat HM Rasil Rifqi Ham tertanggal 15 Juni 2017 Nomor 02/srt-klien/VI/2017 perihal Surat Permohonan Penerbitan SK Pengangkatan CPNS Honorer K-2 Tahun 2013 di Lingkungan Pemkab PPU.
“Memerintahkan kepada tergugat dengan kewajiban untuk menetapkan dan menerbitkan surat keputusan calon pegawai negeri sipil para penggugat,” bunyi amar putusan hakim tersebut.
Sidang perdana gugatan kepegawaian tersebut dimulai 13 September 2017. Muhammad Rasil Rifqi Ham ditunjuk sebagai kuasa hukum puluhan honorer K-2 tersebut.
Mereka menggugat Bupati PPU untuk menetapkan dan/atau menerbitkan SK CPNS dari para honorer yang lulus seleksi CPNS pada 2013 itu.
Sidang gugatan administrasi berlangsung delapan kali hingga pembacaan putusan pada 2 November 2017 lalu.
Merasa tidak puas dengan hasil putusan sidang PTUN itu, Pemkab PPU mewakili Bagian Hukum di Setkab PPU akan mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) pada Senin (20/11) pekan depan.
“Kalau proses bandingnya, enggak akan jauh dari pokok sengketa yang pernah kami susun. Bahwa ada permasalahan dengan dokumen pendukungnya,” kata Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Bantuan Hukum Bagian Hukum di Setkab PPU Pitono saat ditemui kemarin.
sumber JPNN
sumber JPNN
Thursday, November 16, 2017
Muntah Ikan Paus Harganya Selangit, Ini Yang Dikhawatirkan Peneliti
Dalam beberapa hari ini masyarakat Aceh bahkan Indonesia dihebohkan terdamparnya 10 ekor ikan paus sperma di Pantai Ujong Kareung, Kecamatan Mesjid Raya, Aceh Besar.
Pada waktu hampir bersamaan, warga kembali dihebohkan dengan pemberitaan tentang nelayan di Bengkulu yang menemukan muntahan paus.
Muntahan paus yang disebut dengan ambergris ini menjadi sorotan karena konon harganya mencapai ratusan juta rupiah.
Hal itu karena senyawa di dalamnya disebut-sebut bisa menjadi zat pengawet parfum.
Menanggapi hal ini, pakar mamalia laut LIPI, Sekar Mira, menyampaikan keprihatinannya.
Menurut dia, hal ini cukup mengkhawatirkan karena jika ambergris yang berharga mahal dimassalkan, ditakutkan nantinya akan membahayakan populasi paus.
"Rasanya (ambergris) ini bukan peluang usaha yang efisien, kemudian juga tidak lestari," kata Sekar seperti dikutip Serambinews.com dari Kompas.com, Rabu (15/11/2017).
Ambergris memang tidak membahayakan bagi paus, tetapi perdagangannya telah dilarang di beberapa negara, seperti Amerika Serikat.
Hal ini karena ketakutan akan adanya eksploitasi paus besar-besaran.
Sekar juga menambahkan bahwa sebenarnya, paus dan mamalia laut lainnya merupakan hewan yang dilindungi dan terancam punah.
"Bahkan di International Union for Conservation of Nature (IUCN) sendiri, (paus) sudah termasuk dalam golongan vulnerable (rentan kepunahaan)," kata Sekar.
Peneliti LIPI ini juga mengingatkan bahwa sebenarnya, sudah banyak senyawa sintetis yang mirip dengan ambergris sehingga penjualan ambergris saat ini mungkin hanya pada kolektor saja.
Hubungan temuan ambergris dan paus sperma di Aceh
Meski disebut dengan muntahan paus, ambergris tidak dikeluarkan melalui mulut, melainkan dari anus paus. Dengan kata lain, ambergris sendiri adalah hasil sekresi dari saluran pencernaan dari paus.
Sekar juga menjelaskan bahwa yang terkenal menghasilkan ambergris adalah paus sperma.
Untuk dugaan apakah ambergris yang ditemukan di Bengkulu terkait dengan terdamparnya paus sperma di Aceh, Sekar tidak bisa memastikannya.
"Ambergris kan kayak byproduct di pencernaan, jadi sewaktu-waktu akan dikeluarkan. Untuk durasi atau rentang waktu paus sperma mengeluarkan ambergris ini belum ada catatannya hingga saat ini," kata Sekar.
Pada awalnya, ambergris akan mengeluarkan bau busuk. Namun, setelah beberapa waktu, benda ini akan berubah menjadi wangi.
Perubahan bau tersebut dikarenakan (senyawa) nutrisi yang tersimpan dalam muntahan paus itu. Untuk berubah menjadi wangi, biasanya dibutuhkan waktu bertahun-tahun hingga ambergris mengapung di laut.
Kaya mendadak
Sebelumnya, di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, seorang nelayan bernama Sukadi, pada 2 November 2017 menemukan 200 kg benda mengapung di tengah Samudra Hindia yang diduga muntahan (ambergris) ikan paus.
“Awalnya, saya sedang melaut bersama empat rekan. Tepatnya antara Pulau Dua dan Pulau Enggano saya melihat benda asing berserak di tengah laut,” kata Sukadi, sebagaimana dilansir Kompas.com edisi Senin (13/11/2017).
Sukadi menjelaskan, awalnya ia tidak tahu kalau benda yang mengapung itu adalah muntahan paus. Sukadi mengira benda yang bertebaran itu adalah limbah.
“Saya cek GPS, saya kira itu limbah, lalu saya pungut dengan harapan membersihkan laut dari limbah,” katanya.
Saat benda tersebut ia kumpulkan di perahu lalu dibawa ke darat, barulah diketahui jika itu adalah muntahan paus.
Sukadi mengetahui itu setelah mengecek di video Youtube.
“Saya baru sadar yang saya temukan itu adalah muntahan ikan paus bernilai mahal, maka hebohlah. Kalau saya biasa saja tidak heboh, tetapi orang lain banyak yang heboh,” ujarnya.
Sejauh ini benda yang diduga muntahan paus tersebut masih ia simpan di rumah, belum ada yang terjual.
“Masih ada di rumah. Saya simpan sekitar 200 kg. Belum ada yang terjual, tetapi kalau ada yang berminat serius dengan harga yang cocok, maka saya jual,” ucapnya.
Dia mengaku sudah banyak yang menghubungi namun belum cocok harga. “Saya ingin di atas Rp 22 juta/kg, minimal Rp 30 juta per kilo,” ujar Sukadi.
Menurut Sukadi, warna muntahan paus itu putih bercampur kekuningan. Jika dirasa, seperti memegang lilin. Saat dipanaskan, meleleh dan dapat digunakan untuk menghidupkan api.
Dalam beberapa literatur, muntahan paus berharga cukup mahal, mencapai puluhan hingga ratusan juta sekilo.
Ambergris merupakan zat yang menumpuk di dalam usus paus. Lama menumpuk dalam perut paus, zat tersebut menjadi padat seperti lilin dan berbentuk bongkahan.
Ambergris berbentuk solid seperti lilin dan mudah terbakar. Zat ini sangat baik digunakan sebagai bahan pembuat parfum.
Ambergris yang terbuat dari muntahan ikan paus dijual seharga Rp 200 juta/kg.
Mahalnya harga parfum dari muntahan paus karena jadi favorit kalangan selebritis dunia.
Wangi ambergris bertahan lama sehingga harganya pun sangat tinggi.
sumber http://aceh.tribunnews.com
Wednesday, November 15, 2017
295 Ribu Guru Akan Pensiun, Honorer Harus Diangkat jadi PNS
![]() |
Jpnn.com, JAKARTA - Komisi X DPR RI akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) untuk mengangkat guru honorer menjadi PNS.
Pasalnya, dalam kurun waktu lima tahun ke depan akan ada ribuan guru yang pensiun.
“Pada tahapan lima tahun ke depan akan ada 295 ribu guru pensiun. Oleh sebab itu sering saya sampaikan, harus segera ada pengangkatan guru honorer karena jika tidak akan terjadi kondisi darurat guru,” tegas Wakil Ketua X DPR RI Sutan Adil Hendra (SAH).
“Pada tahapan lima tahun ke depan akan ada 295 ribu guru pensiun. Oleh sebab itu sering saya sampaikan, harus segera ada pengangkatan guru honorer karena jika tidak akan terjadi kondisi darurat guru,” tegas Wakil Ketua X DPR RI Sutan Adil Hendra (SAH).
Ini disampaikannya usai pertemuan Tim Komisi X dengan Kemendikbud RI, Kemenristekdikti, Kemenpar, Kemenpora, Perpurnas RI, Bekraf RI, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Abdul Fatah, Akademisi, dan perwakilan masyarakat di Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baru-baru ini.
Dia meminta agar dalam rekrutmen ini, pemerintah mengutamakan pengangkatan guru honorer yang sudah lama mengabdi.
Dia meminta agar dalam rekrutmen ini, pemerintah mengutamakan pengangkatan guru honorer yang sudah lama mengabdi.
“Terutama bagi guru honorer yang sudah lama mengabdi, sudah punya pengalaman mengajar, sudah lama berpengalaman, dan punya keahlian," imbuhnya.
Menurut politikus Gerindra ini, untuk teknis pengangkatan menjadi CPNS merupakan kewenangan Kemenpan-RB, tetapi pihaknya mendorong agar guru honorer ini didahulukan.
“Pengangkatan menjadi PNS menjadi ranah Kemenpan RB. Apa saja syarat dan kualifikasnya, kami hanya mendorong dan memberikan ruang menjadi skala prioritas untuk guru honorer ini, mulai dari SD hingga SMA,” jelasnya.
Selain menyoroti masalah guru honorer, Sutan juga menyoroti sedikitnya guru di Babel yang bersertifikasi. Yaitu hanya mencapai 49 persen.
Menurut politikus Gerindra ini, untuk teknis pengangkatan menjadi CPNS merupakan kewenangan Kemenpan-RB, tetapi pihaknya mendorong agar guru honorer ini didahulukan.
“Pengangkatan menjadi PNS menjadi ranah Kemenpan RB. Apa saja syarat dan kualifikasnya, kami hanya mendorong dan memberikan ruang menjadi skala prioritas untuk guru honorer ini, mulai dari SD hingga SMA,” jelasnya.
Selain menyoroti masalah guru honorer, Sutan juga menyoroti sedikitnya guru di Babel yang bersertifikasi. Yaitu hanya mencapai 49 persen.
“Sertifikasi guru baru terpenuhi 49 persen artinya lebih 50 persen belum sertifikasi, artinya kalau begitu kita tahu bagaimana mutu pendidikan di sini. Oleh karena itu sebagai pimpinan kami akan terus mendorong dan menjadi agenda utama yang terus diperjuangkan dengan PGRI,” tukasnya.
Dia menyatakan akan meminta pemerintah melakukan sertifikasi dengan membedakan guru yang usia lanjut dan yang masih muda.
“Misalnya yang tua, ya nilainya jangan 80 dong, harus ada regulasi dan kebijakan untuk memberikan ruang kepada guru,” imbuhnya.
Dia juga mengapresiasi, alokasi anggaran Pemprov Babel untuk dunia pendidikan sudah lebih dari 20 persen.
Yakni mencapai 27 persen, artinya kesejahteraan guru pun sudah dipikirkan, khususnya untuk peralihan guru yang kewenangannya dialihkan menjadi kewenangan provinsi sesuai UU 23/2014.
Sebelumnya dalam pertemuan dengan Tim Kunker Komisi X, Wakil Gubernur Bangka Belitung menjelaskan di Babel guru yang bersertifikasi baru terselesaikan 49 persen.
Paus seperma terdampat di aceh besar https://youtu.be/VKsRlgVlgYM
Ini artinya rata-rata kualitas tenaga guru kurang memenuhi standa.
“Masalahnya karena asal guru yang mengajar dulu itu adalah tenaga honorer dengan kebijakan diangkat menjadi PNS, mereka kesulitan untuk sertifikasi, ini menjadi perhatian untuk meningkatkan kualitas guru,” ungkapnya.
“Masalahnya karena asal guru yang mengajar dulu itu adalah tenaga honorer dengan kebijakan diangkat menjadi PNS, mereka kesulitan untuk sertifikasi, ini menjadi perhatian untuk meningkatkan kualitas guru,” ungkapnya.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan Pemprov Babel M. Soleh menyambut baik rencana yang diusulkan Komisi X ini.
Dia mengakui untuk memenuhi kebutuhan guru di Babel cukup banyak dibantu dengan guru honorer, yang hampir ada di setiap sekolah baik SD, SMP hingga SMA.
“Total guru di Babel keseluruhan (PNS dan non PNS) 14.409 orang,” imbuhnya.
Untuk guru yang bersertifikasi diakui Soleh memang masih rendah, untuk jenjang SD dengan persentase 55,98 persen, guru SMP 38,32 persen, guru SMA baru 34,92 persen, guru SMK baru 29,63 persen dan SLB 27,45 persen.
Sementara untuk persentase guru kualifikasi (minimal S1) untuk jenjang SD 75 persen, SMP 84 persen, SMA 93 persen, SMK 88 persen, dan SLB 54 persen.
sumber : https://www.jpnn.com
Tahun 2018 Seleksi CPNS di Daerah Akan Dibuka
Punya cita-cita jadi pegawai negeri sipil tapi tak lolos pada seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2017 baru-baru ini?
Jangan khawatir! Pemerintah Republik Indonesia kembali akan membuka lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2018.
Jangan khawatir! Pemerintah Republik Indonesia kembali akan membuka lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2018.
Formasi CPNS 2018 khusus untuk kabupaten/kota.
Kabar gembira ini disampaikan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menteri PAN-RB) Asman Abnur di Makassar, Jumat (9/11/2017).
Menteri PAN-RB menyebutkan 2018 mendatang pihaknya kembali membuka seleksi penerimaan CPNS khusus untuk daerah atau kabupaten/kota.
Tahapan penerimaan CPNS 2018 di daerah dimulai dari pengusulan formasi CPNS dari kabupaten/kota.
Tahap ini sudah berjalan sejak 2017 ini.
"Formasinya berdasarkan usulan dari pemkab/pemkot dan pemprov," katanya saat berkunjung ke Kantor Gubernur Sulsel Jl Urip Sumohardjo, Makassar, Jumat (9/11/2017), seperti dikutip dari Tirbun Timur.
Tahapan seleksi CPNS 2018 akan dimulai setelah tahapan penerimaan CPNS gelombang II tahun 2017 selesai dilaksanakan.
Menurutnya, pembukaan CPNS daerah dilakukan setelah lembaga vertikal atau pusat telah merampungkan pelaksanaan CPNS yang digelar baru-baru ini.
Sesuai dengan informasi dari BKN, tahapan penerimaan CPNS 2017 gelombang II diperkirakan selesai bulan ini.
Namun Menteri Asman belum memastikan apakah tahapan CPNS 2018 khusus daerah ini digelar serentak atau terpisah.
Berkas yang Perlu Disiapkan
Jika merujuk pada pendaftaran CPNS 2017 dua gelombang, berkas yang disiapkan sejak awal antara lain:
- Fotokopi KTP,
- Fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir,
- Surat keterangan akreditasi dari BAN PT,
- Pas foto terbaru ukuran 4cm x 6cm sebanyak 4 lembar dengan latar belakang merah
- Khusus untuk formasi tamatan SLTA/sederajat dan D-III, berkas ini yang diperlukan:
- Materai Rp 6.000,
- Fotokopi KTP
- Fotokopi ijazah/STTB
- Fotokopi ijazah SD
- Fotokopi ijazah SLTP
- Fotokopi ijazah SLTA
- Seperti diketahui, Kementerian Hukum dan HAM dan Mahkamah Agung membuka penerimaan CPNS.
Kementerian Hukum dan HAM menyediakan 17.962 kursi CPNS.
Jumlah itu termasuk untuk mengakomodasi putra-putri lulusan terbaik (cumlaude) serta putra-putri Papua dan Papua Barat.
Dari kuota CPNS untuk Kementerian Hukum dan HAM sebanyak 17.962 kursi, 14.000 di antaranya untuk jabatan penjaga lapas atau sipir, dan 2.278 analis keimigrasian.
Untuk analis keimigrasian ini, dibutuhkan sarjana dari berbagai jurusan, antara lain Hukum, Sosial Politik, Ekonomi, Akuntansi, Komunikasi, Teknik Informatika, Teknik Komputer, dan Bahasa Asing.
Selain Kemenkumham, Mahkamah Agung juga membuka lowongan CPNS gelombang I sebanyak 1.684 hakim agung.
CPNS 2017 Gelombang 2
Sementara pada penerimaan CPNS gelombang 2, tercatat 1.213.778 orang mendaftar.
Para pelamar memperebutkan 17.928 formasi CPNS yang tersedia di 60 kementerian/lembaga ditambah Pemerintah Provinsi Kaltara.
Data yang dihimpun Badan Kepegawaian Negara (BKN) berdasarkan data https://sscn.bkn.go.id, lima instansi yang menjadi favorit pilihan pelamar adalah:
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) 154.006 pelamar untuk 300 formasi;
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 136.690 pelamar untuk 2.880 formasi;
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 111.930 pelamar untuk 1.000 formasi;
Kejaksaan Agung (Kejagung) 73.772 pelamar untuk 1.000 formasi; dan
Kementerian Pertanian (Kementan) 73.156 pelamar untuk 475 formasi.
sumber http://www.tribunnews.com
Subscribe to:
Posts (Atom)